Akibat Krisis Ekonomi

Akibat Krisis Ekonomi 1997, Ratusan Perusahaan Masih Mangkrak

Kamis, 16 Juli 2009 | 09:24 WIB

TEMPO Interaktif, Bandarlampung - Sebanyak 220 perusahaan dari 350 perusahaan atau enam puluh persen lebih, perusahaan yang tercatat di Badan Penanaman Modal Daerah Lampung tidak lagi beroperasi.

Mereka masih mengantongi izin meski keberadaannya tidak jelas. “Anehnya mereka masih mengurus perpanjangan ijin beroperasi di Jakarta meski telah lama tidak beroperasi,” kata Adeham, Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Lampung, Kamis (16/07).

Perusahaan yang tidak beroperasi itu rata-rata bergerak di bidang perdagangan dan agro industri. Sebagian besar mereka sudah tidak beroperasi sejak tahun 1998. “Rata-rata mereka terhantam krisis ekonomi tahun 1997,” kata Adeham.

Menurut Adeham, pihaknya saat ini sedang menginventarisir perusahaan yang memiliki ijin di Lampung sekaligus melakukan pengecekan di lapangan. Langkah itu untuk menata dan melakukan pengawasan aktifitas perusahaan di Lampung. “Selanjutnya kami kemudian akan mengusulkan pemutusan ijin perusahaan-perusahaan yang sudah tidak lagi beroperasi itu,” ujarnya.

Selain itu, penataan dan pengawasan itu juga untuk memetakan apa saja yang menjadi penghambat investasi di Lampung. Dia mengatakan sistem perijinan investasi di daerah selama ini ditangani oleh pusat. Daerah hanya bertugas melakukan promosi, pengendalian dan pengawasan. “Tugas terbatas itu membuat perusahaan yang berinvestasi kurang memberi manfaat lebih kepada daerah. Ibaratnya, mereka mencetak mesin uang di Lampung tapi uangnya dilarikan ke Jakarta,” tegasnya.

Dia meminta pemerintah pusat tidak lagi mengurusi ijin prinsip perusahaan yang bergerak di bidang yang bisa ditangani daerah. “Masa untuk mendirikan pabrik pengolahan tempe dan tahu saja ijin prinsipnya harus ke Jakarta,” katanya. Pemerintah pusat, kata dia, seharusnya cukup menangani perusahaan yang bergerak di bidang industri strategis saja.

Saat ini, setidaknya ada delapan perusahaan besar yang hendak berinvestasi di Lampang dan telah mengajukan ijin. Lima dari perusahaan modal asing dan tiga dari dalam negeri. Rencananya mereka akan menggarap sektor pertanian dan perkebunan. Total nilai investasi mereka sekitar Rp 701,4 milyar. “Investor terbesar dari Arab Saudi yang hendak menggarap perkebunan sawit dan karet di Kabupaten Way Kanan dengan nilai investasi Rp 300 milyar,” ujarnya.

Pemerintah Lampung sedang gencar melakukan promosi potensi investasi di bidang perkebunan dan kehutanan. Pada 25 Juli ini, Pemerintah Lampung akan mengkiuti pamerah industri perkebunan dan kehutan terbesar di Eropa. “Kita akan mengirim semua informasi potensi hutan dan perkebunan ke ajang International Librament Fair di Belgia.